Banten
sebagai Provinsi boleh disebut muda usia, namun dalam hal sektor Kelautan dan Perikanan Banten memiliki potensi yang sangat baik untuk terus
dikembangkan hal inilah yang terus diperjuangkan oleh Ir. H. Suyitno, MM selaku
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten. Perjuangan untuk mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya kelautan perikanan dengan memanfaatkan teknologi
dan manajemen yang terus berkembang. Pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pada saat ini sudah harus
berwawasan lingkungan dan bersifat berkelanjutan (sustainable), dengan kesadaran tersebut maka semakin penting dan
sentral peran dari pengendalian dan pengawasan
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
dibutuhkan suatu sistem manajemen pengendalian dan pengawasan yang
terintegrasi, hal ini dikarenakan objek yang dikendalikan dan diawasi memiliki
ruang lingkup dan cakupan area yang cukup luas yaitu lautan (penangkapan) dan
daratan (budidaya dan pengolahan).
Cukup banyak definisi dan interprestasi
mengenai MCS, berikut adalah salah satu definisi praktis dari MCS yang umumnya
digunakan oleh ahli perikanan yang diambil dari konfrensi MCS pada tahun 1981
di Roma, MCS adalah suatu implementasi dari perencanaan atau strategi,
termasuk implementasi dari ekploitasi kepentingan untuk memberikan pengaruh
kepada kebijakan yang telah disepakati dan perencanaan dalam manajemen perikanan.
Seringkali MCS sebagai aspek yang terlupakan padahal pada kenyataannya MCS
adalah suatu kunci penting dalam suksesnya suatu strategi perencanaan.
Komponen
dari MCS
Terdapat
tiga bagian utama dari MCS yang sangat tergantung dari biaya, komitmen dan
struktur organisasi (nasional, sub –regional atau regional) ketiga hal tersebut
akan berbeda bagi setiap sistem. Ketiga komponen atau bagian tersebut adalah Darat, Laut dan Udara. Pada
akhir-akhir ini termasuk juga teknologi satelit.
Komponen
atau bagian darat sebagai basis operasi dapat menjalankan MCS di perairan
tawar, pesisir pantai, dan di daerah pedalaman. Bagian darat juga sebagai koordinator
semua aktifitas dan pengaturan MCS serta penanggung jawab untuk pemeriksaan di
pelabuhan dan mengawasi penurunan barang dan perdagangan produk perikanan agar
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada komponen atau bagian ini terdapat
suatu mekanisme khusus di Indonesia yaitu SISWASMAS (Sistem Pengawasan
Masyarakat) yang terwujud dalam bentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)
yang menjadi ujung tombak dalam pengendalian dan pengawasan di lingkungan
masyarakat.
Komponen
atau bagian yang kedua adalah komponen atau bagian laut, meliputi teknologi
terkini untuk pengawasan zona kelautan
secara nasional, sub-regional, dan regional di area Pantai sampai laut
lepas. Dalam rangka kebutuhan pengendalian dan pengawasan di perairan dan laut
lepas, sistem MCS perlu dibantu oleh beberapa komponen pendukung lainnya
seperti alat navigasi yang terpasang pada setiap kapal, dan didukung oleh
sumberdaya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan alat-alat tersebut.
Komponen
yang terakhir adalah komponen udara dalam MCS cukup berperan penting karena
dapat dengan efektif baik secara biaya
maupun secara peralatan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, dalam
pengendalian di udara sistem MCS perlu disokong oleh beberapa fasilitas antara
lain Pesawat patrol maritime, dan satelit pantai dengan dibangunnya fasilitas
tersebut pihak pengendali dan pengawas dapat mengetahui aktifitas-aktifitas
yang terjadi di darat maupun laut sehingga dapat terdeteksi pelanggaran yang
terjadi. Berikut adalah suatu ilustrasi dari sistem MCS secara keseluruhan.
Peran
MCS pada Manajemen Perikanan
MCS memiliki peran yang sangat
sentral pada manajemen perikanan karena jika ditilik lebih dalam lagi MCS
merupakan salah satu faktor penting dan saling berkaitan dalam manajemen
perikanan. Terdapat tiga komponen atau bisa disebut juga tahapan penting dalam
manajemen perikanan yang saling berkaitan. Komponen atau tahapan pertama adalah
pengambilan data, baik itu data biologis, ekonomis maupun aspek sosial pada
bidang perikanan dan sebagai informasi mengenai nelayan, kapal penangkap ikan,
dan alat tangkap.
Hasil
data yang terkumpul adalah input atau masukan bagi perencanaan pada tingkat
selanjutnya. Komponen atau tahapan kedua adalah proses pengambilan keputusan
terhadap perencanaan dalam manajemen perikanan yang dihasilkan dari analisis
terhadap data-data yang diperoleh pada komponen pertama, termasuk seluruh
proses konsultasi dan negosiasi dengan semua pihak yang berpengaruh terhadap
keputusan di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut harus berpengaruh
terhadap perencanaan manajemen perikanan untuk seluruh bagian dari hulu (Penangkapan/Budidaya)
sampai dengan hilir (pemasaran) dan faktor kunci pada tahapan yang berpengaruh
pada proses keseluruhan adalah kebijakan politis dan komitmen terhadap
pengelolaan yang rasional dan berkelanjutan.
Komitmen
politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi dari perencanaan
manajemen perikanan. Komponen atau tahapan terakhir yang sering kali tahapan
paling sulit bagi pemerintah karena berhubungan dengan biaya yang tinggi,
prioritas Negara pada sektor lain ataupun rencana sektor perikanan itu sendiri
adalah komponen implementasi atau penerapan dari rencana. Hal ini representasi
dari Monitoring, Control and Surveillance (MCS) terhadap sektor perikanan
terutama nelayan dan hal ini sangat penting bagi suksenya penerapan perencanaan
manajemen perikanan. Perencanaan paling komprehensif dan dapat diterima tidak
akan berhasil kecuali menerapkan MCS. Perhatian atau komitmen yang kurang
terhadap MCS seringkali berakibat pada overfishing, dan mungkin dapat
mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan sumberdaya untuk generasi masa depan.
Pada
masa lalu, para pengelola menggambarkan pandangan bahwa manajemen perikanan
hanya terpaku pada studi biologis mengenai perkiraan sumberdaya hayati dan
perkembangan perencanaan manajemen. Lalu berharap bahwa ikan dan biota hayati
perairan lainnya akan lestari dengan sendirinya dan industri hanya mengurusi
pengolahan dan pemasarannya saja. Selain itu kurangnya pengumpulan data dan
kebijakan di bidang perikanan dan indutri perikanan yang memberikan masukan
saran terhadap perencanaan manajemen perikanan dan pengawasan akan perencanaan
tersebut masih lemah. Pada saat ini, peningkatan kesadaran akan lingkungan yang
semakin menurun dan semakin banyaknya yang mulai memikirkan perlunya investasi
terhadap implementasi MCS pada perencanaan manajemen sumberdaya kelautan dan
perikanan
Memang, kendala paling besar dalam
penerapan sistem MCS ini adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang
sangat mahal, namun diharapkan secara bertahap masalah tersebut dapat diatasi
dengan dukungan penuh dari para stakeholder dan pemerintah pusat sehingga pada masa yang akan datang diharapkan Banten
sebagai Provinsi yang terus berkembang terutama dalam bidang Kelautan dan
Perikanan dapat mengadopsi sistem MCS ini sehingga dapat menciptakan
pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dan yang pada akhirnya dapat
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama masyarakat nelayan.
Bagan Proses dan
tahapan MCS dalam Manajemen Perikanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar