PSDKP-DKP Banten /// Untuk
menyatukan persepsi dan fokus arah kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) DKP Banten harus memiliki program yang jelas. Sasaran PSDKP
hingga kedepan adalah terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP dan Wilayah
Pengelolahan Perikanan Banten secara terintegrasi dan terpenuhinya
infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu. PSDKP-DKP Banten mulai
meningkatkan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut melalui peningkatan
koordinasi pelaksanaan operasi dengan TNI-AL, Polair, PPNS, dan
kelembagaan pengawasan SDKP di daerah. Juga penerapan sistem pengawasan terpadu
(Integrated Surveillance System/ISS) dan meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan pengawasan SDKP (Pokmaswas), di tingkat Daerah.
Keterbatasan
alat dan sumber daya manusia (SDM) di Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan Prov. Banten yang dipimpin Bapak Iman Faturohman tersebut membuat
pejabat dibawahnya harus lebih bijak untuk mengoptimalkan peralatan dan SDM-nya. Dari
data sampai dengan 2011, Bidang PSDKP baru memiliki 1 unit kapal pengawas
dan beberapa pengawas serta beberapa POKMASWAS yang ditugaskan pada daerah yang
dinilai rawan pelanggaran serta dibagi dalam berbagai wilayah kerja yaitu wilayah Selatan. Sementara
untuk SDM, PSDKP hanya memiliki 10 peronel. ’’Sejujurnya untuk peralatan dan
SDM kita masih sangat kurang. Akan tetapi, bagaimana cara untuk memaksimalkan
yang ada untuk bekerja dan bekerja semaksimal mungkin,’’
Menyadari
keterbatasan kapal pengawas yang dimiliki, Bidang PSDKP berupaya untuk
mengcover pengawasan wilayah perairan Banten dengan melakukan peningkatan
koordinasi dengan instansi terkait, khususnya koordinasi dalam pemanfaatan
sarana prasarana pengawasan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya.
Hal ini telah dirintis pada tahun kebelakang dan akan ditingkatkan pada tahun
selanjutnya dengan pengembangan dan implementasi ISS dan Vessel Monitoring
System (VMS) VMS adalah implementasi teknologi informasi tingkat tinggi untuk
mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi VMS, ke
depan melalui implementasi ISS akan dilakukan overlay data VMS dengan data-data
pengawasan yang diperoleh melalui sarana pemantauan lainnya seperti radar
pantai (coastal radar) dan MSA (marine surveillance aircraft) dan alat
komunikasi (Alkom). Alkom tersebut ditempatkan pada pelabuhan perikanan, Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten, UPT/Satker Pengawasan serta tempat-tempat
pendaratan ikan serta Kelompok Pengawas (POKMASWAS) yang tersebar di Berbagai
kabupaten/Kota. Hingga 2012 telah tersebar beberapa unit Alkom diseluruh
Pokmaswas Kabupaten/Kota.
Penambangan
Pasir
Kegiatan
Penambangan pasir ilegal yang sekarang ini sering terjadi di beberapa wilayah
membuat Gerah para Nelayan serta para Personil PSDKP Banten, mereka yang mempunyai
kapal yang bias menyedot pasir sampai berton-tonan membuat penghasilan nelayan
menurun, dan kegiatan tersebut sulit terpantau oleh PSDKP-DKP Banten karena
koordinasi yang kurang dan Peralatan yang belum memadai, dengan hanya 1 kapal
Pengawas (Patroli) yang mana kondisinya kurang memungkinkan membuat TIP Patroli
PSDKP Belum bias memaksimalkan Daerah yang pasir lautnya di keruk oleh
Pengusaha. Apalagi Kegiatan Penambangan pasir yang berada di Wilayah selatan,
dengan jangkauan waktu yang memakan beberapa Jam Tim PSDKP Banten belum bisa menangani
kegiatan Ilegal tersebut.
Pengambilan Terumbu Karang
Kegiatan
ini yang sangatlah sulit untuk di jangkau oleh TIM PSDKP-DKP Banten, karena
sering di lindungi oleh Pihak yang berwajib, apalagi mereka punya izin dari
Pihak yang terkait, kadang-kadang akan sulit untuk memberikan peringatan kepada
mereka, di satu sisi pihak DKP Prov. Banten menanam Terumbu Karang dengan
taruhan nyawa, menyelam kekedalaman Laut untu melestarikan Alam namun di lain
pihak ada Lembaga terkait yang memberikan izin mengambil terumbu karang
tersebut.
Penebangan Mangrove
Pohon
pencegah bencana ini sering di sepelekan oleh Nelayan, mereka menebang pohon
ini untuk di jadikan kayu bakar, seperti yang terjadi di wilayah Lontar,
kekurangan kesadaran Nelayan di wilayah tersebut akan membuat kesengsaraan
mereka sendiri, karena dampak yang akan terjadi jika selalu menebang pohon ini.
Dengan
kejadian-kejadian tersebut, Bidang Penendalian Sumberdaya Kelautan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, mengadakan Forum Koordinasi Penanganan
Pelanggaran supaya memperkecil tingkat Pelanggaran yang di laukan oleh Nelayan,
Forum ini di Buka Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Bapak Ir. H. Suyitno, MM dan di damping oleh Kepala Bidang PSDKP-DKP Banten
Bapak Iman Faturohman, A.Pi serta di hadiri oleh Perwakilan dari Dinas
Kabupaten/Kota dan dari pihak TNI AL, Polair Polda Banten, PPNS, saksi Ahli.
Family : Acroporidae 
Family : Acroporidae
Family : Acroporidae 
Postingan
