Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran

PSDKP-DKP Banten /// Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Banten harus memiliki program yang jelas. Sasaran PSDKP hingga kedepan adalah terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP dan Wilayah Pengelolahan Perikanan Banten secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu. PSDKP-DKP Banten  mulai meningkatkan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan operasi dengan TNI-AL, Polair, PPNS, dan kelembagaan pengawasan SDKP di daerah. Juga penerapan sistem pengawasan terpadu (Integrated Surveillance System/ISS) dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP (Pokmaswas), di tingkat Daerah.

Keterbatasan alat dan sumber daya manusia (SDM) di Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Prov. Banten yang dipimpin Bapak Iman Faturohman tersebut membuat pejabat dibawahnya harus lebih bijak untuk mengoptimalkan peralatan dan SDM-nya. Dari data sampai dengan 2011, Bidang PSDKP baru memiliki 1 unit kapal pengawas dan beberapa pengawas serta beberapa POKMASWAS yang ditugaskan pada daerah yang dinilai rawan pelanggaran serta dibagi dalam berbagai  wilayah kerja yaitu wilayah Selatan. Sementara untuk SDM, PSDKP hanya memiliki 10 peronel. ’’Sejujurnya untuk peralatan dan SDM kita masih sangat kurang. Akan tetapi, bagaimana cara untuk memaksimalkan yang ada untuk bekerja dan bekerja semaksimal mungkin,’’

Menyadari keterbatasan kapal pengawas yang dimiliki, Bidang PSDKP berupaya untuk mengcover pengawasan wilayah perairan Banten dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya koordinasi dalam pemanfaatan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya. Hal ini telah dirintis pada tahun kebelakang dan akan ditingkatkan pada tahun selanjutnya dengan pengembangan dan implementasi ISS dan Vessel Monitoring System (VMS) VMS adalah implementasi teknologi informasi tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi VMS, ke depan melalui implementasi ISS akan dilakukan overlay data VMS dengan data-data pengawasan yang diperoleh melalui sarana pemantauan lainnya seperti radar pantai (coastal radar) dan MSA (marine surveillance aircraft) dan alat komunikasi (Alkom). Alkom tersebut ditempatkan pada pelabuhan perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, UPT/Satker Pengawasan serta tempat-tempat pendaratan ikan serta Kelompok Pengawas (POKMASWAS) yang tersebar di Berbagai kabupaten/Kota. Hingga 2012 telah tersebar beberapa unit Alkom diseluruh Pokmaswas Kabupaten/Kota.

Penambangan Pasir

Kegiatan Penambangan pasir ilegal yang sekarang ini sering terjadi di beberapa wilayah membuat Gerah para Nelayan serta para Personil PSDKP Banten, mereka yang mempunyai kapal yang bias menyedot pasir sampai berton-tonan membuat penghasilan nelayan menurun, dan kegiatan tersebut sulit terpantau oleh PSDKP-DKP Banten karena koordinasi yang kurang dan Peralatan yang belum memadai, dengan hanya 1 kapal Pengawas (Patroli) yang mana kondisinya kurang memungkinkan membuat TIP Patroli PSDKP Belum bias memaksimalkan Daerah yang pasir lautnya di keruk oleh Pengusaha. Apalagi Kegiatan Penambangan pasir yang berada di Wilayah selatan, dengan jangkauan waktu yang memakan beberapa Jam Tim PSDKP Banten belum bisa menangani kegiatan Ilegal tersebut.

Pengambilan Terumbu Karang

Kegiatan ini yang sangatlah sulit untuk di jangkau oleh TIM PSDKP-DKP Banten, karena sering di lindungi oleh Pihak yang berwajib, apalagi mereka punya izin dari Pihak yang terkait, kadang-kadang akan sulit untuk memberikan peringatan kepada mereka, di satu sisi pihak DKP Prov. Banten menanam Terumbu Karang dengan taruhan nyawa, menyelam kekedalaman Laut untu melestarikan Alam namun di lain pihak ada Lembaga terkait yang memberikan izin mengambil terumbu karang tersebut.

Penebangan Mangrove

Pohon pencegah bencana ini sering di sepelekan oleh Nelayan, mereka menebang pohon ini untuk di jadikan kayu bakar, seperti yang terjadi di wilayah Lontar, kekurangan kesadaran Nelayan di wilayah tersebut akan membuat kesengsaraan mereka sendiri, karena dampak yang akan terjadi jika selalu menebang pohon ini.

Dengan kejadian-kejadian tersebut, Bidang Penendalian Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, mengadakan Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran supaya memperkecil tingkat Pelanggaran yang di laukan oleh Nelayan, Forum ini di Buka Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Bapak Ir. H. Suyitno, MM dan di damping oleh Kepala Bidang PSDKP-DKP Banten Bapak Iman Faturohman, A.Pi serta di hadiri oleh Perwakilan dari Dinas Kabupaten/Kota dan dari pihak TNI AL, Polair Polda Banten, PPNS, saksi Ahli.