Proyek PPP Labuan Terkendala Relokasi

PANDEGLANG PSDKP – Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Labuan, Pandeglang, yang merupakan program kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten belum bisa dilaksanakan.  Hal itu karena terkendala relokasi penduduk yang saat ini menempati area pelabuhan.

Hal itu diungkapkan Kabid Sumberdaya Kelautan DKP Banten, H. Mahyudin.  Menurutnya, lahan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) memiliki luas mencapai 4 hektar lebih.

Namun, area pelabuhan tersebut juga dihuni oleh 840 kepala keluarga (KK), sehingga untuk meningkatkan status BPPP menjadi PPP, pemerintah harus melakukan relokasi penduduk terlebih dahulu, padahal dahulu penduduk yang menghuni cuma 400 Kepala keluarga.

“Pembangunan PPP tersebut mengalami kendala, lantaran warga yang berprofesi nelayan tinggal di area pelabuhan sejak pemerintahan Jawa Barat (Jabar) belum mau direlokasi,” kata H. Mahyudin, saat acara kunjungan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, di Balai Pelabuan Perikanan Pantai Labuan, Pandeglang, Jumat (16/3).

Ia menjelaskan, dahulu jumlah penduduk yang tinggal di area pelabuhan tersebut sekitar 400 kepala keluarga. Namun saat ini jumlah penduduk yang tinggal di area pelabuhan meningkat dua kali lipat mencapai 840 kepala keluarga.

Hal senada disampaikan Kepala DKP Banten, Ir.H. Suyitno.MM  Menurutnya, DKP Banten telah menyiapkan lahan seluas 2,7 hektar untuk area relokasi warga. Namun sampai saat ini, baru 13 kepala keluarga yang sudah pindah ke area tersebut.

Ia mengaku, warga yang tinggal di area pelabuhan sulit pindah ke lokasi baru, karena keterbatasan anggaran warga yang tidak sanggup untuk membangun rumah. Sedangkan anggaran pemerintah untuk membangun rumah-rumah untuk relokasi itu terbatas.

Kepala DKP menjelaskan, Pemprov Banten telah mengusulkan bantuan APBN ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp100 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pelabuhan perikanan pantai dan melengkapi fasilitas yang lain, di antaranya untuk membangun dermaga, pabrik es, dermaga docking (perbaikan) kapal, pasar ikan dan wisata bahari.

“Namun, pemerintah belum mau mengucurkan dana itu jika masih ada warga nelayan yang masih tinggal di area pelabuhan. Inilah yang menjadi kendala mengapa program pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan belum terbangun,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Rano Karno meminta warga nelayan untuk mau direlokasi ke lahan yang telah disediakan, supaya pembangunan PPP bisa berjalan.

“Kami pindahkan ini bukan untuk menjauhkan nelayan dari area pelabuhan, tetapi justru untuk mengembangkan pelabuhan sebagai mata pencaharian nelayan,” kata Rano.

Rano mengatakan, apabila warga tidak mau direlokasi, maka pembangunan PPP akan semakin lama. Wagub juga meminta kesadaran masyarakat untuk pindah, sebab jika tidak mau pindah justru wargalah yang dirugikan.
“Karena semuanya untuk warga nelayan sendiri.