Bupati Tuding Aksi Penolakan Pasir Laut Ditunggangi

Serang –  Bupati Serang Taufik Nuriman menuding aksi penolakan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh warga Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang ditunggangi. Karena, sejak penambangan pasir dilakukan 2004 silam ini, baru akhir-akhir ini menimbulkan gejolak dari masyarakat.

“Kalau menuduh itu mananya suudzon, namun jika melihat reaksi yang sekarang (aksi penolakan) patut dipertanyakan,” ujar Taufik Nuriman usai melakukan audiensi dengan warga Pulo Panjang yang melakukan aksi penolakan penambangan pasir laut, Kamis (15/3/2012). 

Taufik Nuriman mengatakan, dirinya pernah berkunjung ke Pulo Panjang. Warga Pulo Panjang menerima adanya penambangan pasir laut itu. “Warga disana malah berterimaksih, karena dengan adanya penambangan itu warga pun ikut menikmati hasilnya,” tuturnya.

Taufik Nuriman juga mengatakan untuk menghentikan penambangan pasir sangat kecil dilakukan. Karena pada dasarnya kegiatan penambangan tersebut juga untuk mensejahterakan rakyat. “Apa salahnya memanfaatkan pasir yang ada, karena disitu ada nilai uang yang kemudian bisa digunakan untuk memperbaiki  infrastruktur,” kata Bupati.

Meski demikian, Taufik juga menegaskan akan menegur perusahaan penambang pasir jika peraturan jarak yang telah ditetapkan tidak ditepati, yaitu melakukan aktifitas penyedotan dengan jarak kurang dari 20 mil dari bibir pantai. “Ada Balai Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan yang mengawasi hal ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat Pulo Panjang diminta untuk menutup penambangan pasir, karena akibat yang ditimbulkan dari penambangan tersebut hanya menyengsarakan rakyat dan merusak ekosistem laut.

Ketua front kebangkitan petani dan nelayan Pontang-Tirtayasa (FKPN Pontirta) Kabupaten Serang Supiyadi mengatakan, penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Jetstar di pantai utara Banten khususnya di dekat dengan Pulo Panjang mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk mendapat ikan.

“Selain menyengsarakan nelayan, penambangan pasir juga merusak ekosistem laut,” ujar Supiyadi, di sela-sela orasi, di depan kantor bupati Serang, Kamis (15/3).

Supiyadi juga menegaskan, warga Pulo Panjang telah menolak keras jika Pemerintah Kabupaten Serang memeberikan kompensasi kepada warga sebagai ganti rugi kerusakan ekosistem laut. “Nelayan yang dulunya sangat mudah mendapatkan ikan, setelah ada penambangan pasir laut ikan di pantai utara sangat sulit didapatkan oleh nelayan,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan ultimatum kepada bupati, jika dalam jangka waktu maksimal 3x24 jam terhitung 15 Maret tunttutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan pemberhentian penambangan pasir laut dengan caranya sendiri. “Kami tidak akan pernah membiarkan kapal-kapal pengangkut pasir itu bebas lalu lalang di daerah kami,” tegasnya.

Tya, 37, salah seorang warga Pulo Panjang menambahkan, akibat dari penambangan pasir tersebut sebenarnya telah dirasakan sejak 2004 silam. Namun saat itu warga tidak mempunyai keberanian untuk menolak, baru saat ini setelah penambangan pasir itu merajalela di wilayahnya, warga baru menetukan sikap.

“Salah satu dampak yangkami raskan adalah air sumur yangmenajdi asin, sehingga kami terpaksa beli air mineral dari warung. Tapi bagi kami rakyat kecil, untuk membeli air bersih itu sangat sulit,” paparnya.

Dampak lain dari adanya aktifitas penambangan pasir itu, lanjut Tya, yakni ikan-ikan makin sulit didapat. Padahal, mayoritas pendudukan di Pulo Panjang bermata pencarian sebagai nelayan. “Jika dalam jangka tiga bulan penambangan pasir itu tetap jalan, mungkin saat itu kami sudah mati kelaparan,” ujar dia.

Sekira pukul 11.00 WIB, atau satu jam setelah mereka melakukan orasi, akhirnya warga diminta untuk beraudiensi dengan Bupati Serang. Namun, dalam audiensi antara warga dengan Bupati Serang yang memakan waktu satu jam itu, warga tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.